"Pernah kita PO (Pre-Order) beras, pesan 11 karung, yang datang 9 karung," beber eks akuntan SPPG itu.
"Atau pernah PO 9 karung, yang datang 7 (karung)," sambungnya.
Meski demikian, laporan resmi tetap mencantumkan angka 11 karung.
Menurutnya, pola seperti ini berpotensi menjadi celah manipulasi laporan keuangan karena adanya selisih barang yang tidak tercatat secara transparan.
Eks akuntan SPPG Lembursitu itu lantas menyinggung sistem pengadaan melalui koperasi yang selama ini diklaim sebagai bagian dari upaya kemandirian.
"Tapi bayar tetap untuk 11 karung, di mark up tetap 11. laporan ke BGN-nya juga tetap 11," tandasnya.
Hingga kini, sebagian kalangan menilai, tanpa pengawasan yang ketat, mekanisme tersebut dinilai bisa membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan dan pelaporan.
Di sisi lain, sejumlah pihak menilai program yang menyasar pemenuhan gizi masyarakat tersebut harus dibarengi dengan pengawasan ketat serta audit berkala.
Hal tersebut agar potensi kecurangan dapat dicegah dan penggunaan anggaran negara tetap berjalan secara akuntabel.*