Lemahnya kepemimpinan nasional yang mencakup visi, mentalitas, kecakapan dan pertanggungan jawab dalam pelaksanaan program MBG. Membuat proyek sarat kepentingan politis itu menjadi bumerang bagi upaya menghadirkan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan melalui pembangunan nasional.
"Incompeten leadership" (kepemimpinan yang tidak kompeten) bahkan cenderung menjadi "toxic ledaership" (kepemimpinan yang sakit) dan "policy failured" (kebijakan yang gagal), hanya menjadikan rakyat sebagai korban dari kekuasaan yang terdistorsi.
4. Semakin Meningkatkan krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Keraguan masyarakat terhadap program pemerintah yang berakar dari praktik-praktik KKN, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, hilangnya penegakan hukum, dll.
Sangat memengaruhi efektivitas kebijakan dan program pemerintah.
Terlebih program MBG melibatkan banyak institusi negara yang tengah menghadapi degradasi kompetensi dan kecenderungan distrust publik seperti partai politik, DPR-MPR, TNI-Polri, individu atau Ormas yang berafiliasi dengan pemerintah, dsb.
Anggaran negara terkuras dan berputar hanya pada kalangan terbatas seperti pemegang regulator, pemilik modal besar dan kelompok orang tertentu yang berada dalam lingkaran atau urusan kekuasaan.
Rakyat tetap menjadi sapi perahan dan hanya bisa gigit jari, diperkosa pajak dan pelbagai aturan yang represif. Seraya bertahan hidup bergulat dengan segala keterbatasan dan kekurangan akibat kebijakan pemerintahan yang memiskinkan dan membodohi rakyat.
Baca Juga: Doa Bersama Muslimat NU dengan Pemkot Tegal
5. Menguatkan disparitas kaya dan miskin.
Alih-alih membantu rakyat miskin dan termarjinalkan dari akses pemenuhan kelayakan kebutuhan hidup. Program MBG justru menambah lebar jurang kemiskinan. Program MBG dengan mengabaikan aspek tranparansi dan akuntabilitas, malah menjadi bancakan ekonomi bagi pemerintah dan elit politik.
Karut-marut pelaksanaan MBG hanya menghasilkan yang miskin semakin miskin dan yang kaya semakin kaya. Ketidakmampuan pemerintah memaknai dan mewujudkan pembangunan yang berbasis pada tujuan menghadirkan keadilan dan kesetaraan serta kemakmuran rakyat, membuat program MBG tak ubahnya seperti proyek IKN yang sia-sia, sarat KKN dan semakin mendorong terjadinya negara gagal.
Bahkan MBG sudah gagal jauh sebelum dilaksanakan. MBG merupakan program yang semata lahir dari syahwat dan ambisi politik kekuasaan. Ketidakmampuan pemerintah dalam melihat persoalan-persoalan riil dalam masyarakat, melakukan klasifikasi dan solusi masalah, membuat kebijakan pemerintah tak lebih dari sekedar pertunjukan penyimpangan kekuasaan, melanjutkan tradisi korupsi dan kebiasaan manipulasi.
Abai dan terus melakukan pembiaran terhadap nasib buruh, guru honorer dan tenaga kesehatan dan sektor UMKM yang penghasilannya masih di bawah standar kecukupan dan kelayakan hidup. Semakin menegaskan MBG cuma akal-akalan rezim untuk kepentingan politik praktis serta membangun struktur kekuasaan dan sistem yang berkesinambungan memelihara kemiskinan dan kebodohan rakyat.
Baca Juga: Wali Kota Tegal Apresiasi Pengabdian Muhammad Basuki Budi Santosa, Purna Tugas Camat Tegal Selatan
Dengan tingkat apriori dan skeptis yang tinggi yang dirasakan rakyat terhadap pemimpin dalam menjalankan pemerintahan dan semua kebijakannya selama ini. Sangat wajar rakyat memberikan saran dan kritik serta refleksi dan evaluasi program MBG. Pemerintah lebih memilih memberikan makanan gratis, bukannya meningkatkan lapangan pekerjaan yang dapat membangun kemandirian rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.